Oleh Andi Surya
PEMILIHAN Kepala Daerah atau Pilkada Natuna 2024 tinggal menghitung hari, atau tepatnya Rabu 27 November 2024. Hendaknya masyarakat kabupaten kepulauan perbatasan ini telah menentukan sikap, siapa yang layak menjadi Bupati dan Wakil Bupati Natuna 2025-2030.
Jika salah memilih, pergerakan roda pembangunan kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini, dipastikan akan kembali mundur di tempat. Sebab tiga tahun belakangan, pembangunan Natuna mulai berjalan dalam rel yang benar.
Mengingat dibawah kepimpinan Wan Siswandi sebagai Bupati dan Rodhial Huda sebagai Wakil Bupati 2021-2024, Pemerintah Kabupaten Natuna membangun infrastruktur jalan, jembatan, air bersih dan lainnya skala prioritas, serta di dukung pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga Negara.
Jadi membangun suatu kawasan itu, harus skala prioritas. Bukan asal bangun, hasil akhirnya, menjadi beban keuangan daerah atau APBD, notabene uang rakyat Natuna. Misalnya, pembangunan proyek mercusuar atau berskala besar, seperti Natuna Gerbang Utaraku pada 2007 silam.
Proyek menelan ABPD Natuna sekitar Rp350 miliar itu, terus menjadi beban. Pasalnya, proyek tidak bisa dilanjutkan tahap kedua, karena diterpa isu miring dugaan korupsi dan menghabiskan anggaran pemeliharaan miliaran rupiah setiap tahun.
Sudah menjadi beban anggaran daerah belasan tahun, Natuna Gerbang Utaraku diduga belum jelas statusnya di Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Jika diakui sebagai kawasan perkantoran, jelas terbantahkan, sebab kawasan perkantoran di area Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai.
Lalu, proyek mercusuar Bandara Ranai, atau Bandara RSA Natuna. Bandara dihembuskan milik sipil ini, telah menghabiskan anggaran daerah sekitar ratusan miliaran rupiah. Namun sejak dioperasikan sekitar 2016 lalu, tidak satu rupiah pun keuntungannya masuk ke kas daerah, baik dari pajak maupun retribusi.
Yang anehnya, diseluruh Indonesia, hanya Pemerintah Kabupaten Natuna membangun bandara memakai anggaran sendiri. Biasanya, membangun bandara di Indonesia memakai anggaran negara atau Kementerian Perhubungan. Daerah hanya mempersiapkan lahan, contoh terdekat Bandara Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Proyek mercusuar terakhir, pembangunan Gedung Daerah, menghabiskan anggaran daerah sekitar puluhan miliar rupiah. Hasilnya, tidak dimanfaatkan, karena pemimpin Natuna rata-rata punya rumah sendiri. Inti dari tiga proyek mercuasar di Natuna ini, diduga sebagai ajang mendapat fee bagi oknum-oknum yang mendapat amanah sebagai pemimpin Natuna.
Dengan tiga proyek mercusuar tidak bermanfaat dan menjadi beban daerah setiap tahun, serta masyarakat Natuna tahu siapa pemimpinnya, hendaknya jangan terperosok di lobang yang sama. Sementara Wan Sis -biasa disapa dan Rodhial Huda, dalam Pilkada 2024, berslogan WSRH Orang Kite, Lanjutkan, adalah pemutus mata rantai pemimpin sebelumnya.
Oleh karena itu, WSRH tidak pernah didukung mereka. Kemungkinan pemimpin sebelumnya merasa tidak ikhlas, kedua putra daerah ini melanjutkan kepimpinan mereka. Meskipun WSRH telah mampu membangun infrastruktur dasar, termasuk Sumber Daya Manusia atau SDM generasi muda Natuna, dengan pemberian ratusan beasiswa atau kuliah gratis tanpa menggunakan anggaran daerah.
Prestasi lain, WSRH mampu berkoordinasi dengan Presiden RI, kala itu dipimpin Joko Widodo serta para menteri hingga lembaga negara dengan bukti dari rekam jejak digital, antara lain, berupa pemberitaan sekaligus fotonya. Kedepan Natuna menghasilkan SDM generasi muda yang unggul. Atau, apakah keberhasilan ini ditakuti pemimpin sebelumnya, diduga tidak ingin Natuna maju, generasi mudanya pintar? ****
(Penulis: Pimpinan Perusahaan KABARTERKINI.co.id)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
