TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad meminta jajarannya melaksanakan kegiatan DAK Fisik dan dekonsentrasi jangan sampai terjadi stagnan, termasuk proyek dalam proses lelang. Lalu, dana Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) harus segera terealisasi.
“Pencapaian mesti dikejar. Mana yang bisa didorong secepatnya, kita dorong. Perkadanya dipercepat. Penyaluran bansos juga di percepat. Agar realisasi capaian kita meningkat,” pesan Ansar saat memimpin Rapat Rutin Evaluasi Realisasi Anggaran/Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepri 2022 di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Rabu 13 April 2022.
Sampai dengan 8 April 2021, menurutnya, realisasi pendapatan Kepri telah mencapai 671 miliar atau 19,29 persen dari target sebesar Rp3,4 triliun atau naik 0,39 persen dari minggu lalu. Sedangkan realisasi keuangan telah mencapai 500 miliar atau 12,92 persen dari target sebesar Rp3,8 triliun atau naik 1,6 persen dari minggu lalu.
Sementara rapat rutin kali ini agak berbeda karena dihadiri langsung oleh 3 pimpinan Kanwil Kementerian Keuangan di Kepri, yakni Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto, Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo. Masing-masing memaparkan capaian instansi mereka di hadapan Ansar, para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD Provinsi Kepri yang hadir.
Ansar menilai kehadiran tiga instansi Kementerian Keuangan dalam rapat ini sangat bermanfaat bagi Pemprov Kepri. Banyak hal dapat dipetik dari pemaparan disampaikan. Salah satunya adalah diketahuinya penerimaan negara yang belum optimal dikarenakan banyak usaha dilakukan di Kepri namun memiliki NPWP di luar Kepri.
“Untuk itu, ke depannya setiap usaha yang ada di Kepri NPWP-nya wajib di Kepri. Nanti akan kita inventarisir bersama Dirjen Pajak. Komunikasi dan dukungan kita utamakan agar optimal penerimaan pajak bersumber dari Kepri. Kalau penerimaan pajak besar, saya kira perhatian pusat akan besar di sini. Menjadikan Kepri salah satu lumbung pendapatan negara,” ungkap Ansar.
Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Indra Soeparjanto sebelumnya memaparkan account belanja negara sampai 31 Maret 2022 di Kepri telah terealisasi sebesar Rp2,5 triliun atau 17,65 persen dari total Rp14,4 triliun. Sementara realisasi penyaluran dana TKDD telah mencapai Rp1,6 triliun atau 21,73 persen dari pagu Rp7,4 triliun.
“Isu strategis belanja APBN adalah penumpukan realisasi belanja di bulan Desember. Dimana angka rata-rata realisasi belanja Desember dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berada jauh di atas angka rata-rata realisasi belanja bulanan, yaitu 19,91 berbanding 7,50 persen,” papar Indra.
Kakanwil Dirjen Pajak Cucu Supriatna juga memaparkan penerimaan pajak di Kepri per 31 Maret 2022 menempati urutan ke 16 nasional, yaitu 29,86 persen. Sedangkan isu strategis mengenai kenaikan tarif PPN per 1 April 2022 menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen.
“Ini untuk menjalankan amanat Undang-Undang HPP Nomor 7 tahun 2021. Selain itu, ini merupakan upaya membangun fondasi perpajakan yang kuat, memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, serta menyeimbangkan tarif PPN di negara anggota G20 dan OECD,” ujar Cucu.
Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Batam Ambang Priyonggo menambahkan, dari kinerja penindakan KPU BC Batam pada 2020-2021 sebanyak 865 kasus, 3 teratas barang sitaan terdiri dari narkotika, produk tembakau dan minuman beralkohol.
“Hingga 23 Maret 2022, total penindakan sudah dilakukan sebanyak 107 kasus. Yang mana terbesar adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau sebanyak 41 item,” ungkap Ambang. (*juwono)
