LINGGA, KABARTERKINI.co.id – DPRD Lingga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lingga Tahun Anggaran 2025 dan disejalankan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Lingga, Selasa 31 Maret 2026.
Ketua DPRD Lingga Maya Sari saat memimpin rapat mengatakan, kehadiran berbagai unsur dalam LKPJ 2025 merupakan bagian dari langkah strategis demi pembangunan Lingga kedepan. Sementara pembahasan Ranperda Pemberdayaan Ormas sangat diperlukan.
Mengingat selama ini, Ormas berperan dalam membantu pemerintah daerah dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal hingga menjaga nilai-nilai budaya dan sosial kemasyarakatan.
Dalam konteks negara demokrasi, keberadaan Ormas menjadi bagian penting dari implementasi hak konstitusional warga negara berserikat dan berkumpul. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan kepada setiap individu dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum serta membentuk organisasi yang dapat menjadi wadah aspirasi masyarakat.
Oleh karena itu, kehadiran Ranperda Pemberdayaan Ormas dinilai sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah saat ini. Ranperda ini sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.
Dalam undang-undang itu ditegaskan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan Ormas agar dapat berkembang secara sehat, mandiri, profesional serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Melalui Ranperda ini, Pemerintah Kabupaten Lingga diharapkan memiliki landasan hukum kuat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penguatan kapasitas Ormas di daerah. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola Ormas lebih tertib, transparan dan akuntabel.
DPRD Lingga Komitmen Bangun Daerah
Fraksi-fraksi DPRD Lingga secara bergantian menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda diajukan. Pandangan ini tidak hanya menyoroti aspek pemberdayaan Ormas, tetapi juga menyentuh berbagai isu strategis pembangunan daerah. Fraksi Demokrat Plus, misalnya, meminta Pemerintah Kabupaten Lingga mengambil langkah strategis agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan lebih berkualitas.
Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah, yaitu “Mewujudkan Lingga Berdaya Saing dan Sejahtera.” Fraksi Demokrat Plus menilai pembangunan daerah harus didorong melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, seperti UMKM, pertanian, perikanan, serta pengembangan kawasan agrominawisata.
Fraksi Demokrat Plus menyarankan Pemerintah Kabupaten Lingga mengoptimalisasi pendapatan daerah. Upaya ini dapat dilakukan melalui inovasi kebijakan fiskal yang lebih progresif serta mendorong masuknya investasi berkelanjutan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi hal sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara proporsional dan berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam era digital saat ini, Fraksi Demokrat Plus mendorong Pemerintah Kabupaten Lingga memperluas sistem pelayanan publik berbasis digital. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat Plus mengingatkan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata. Pembinaan keagamaan serta pelestarian budaya Melayu harus tetap menjadi bagian penting dalam pembangunan Lingga. Karena budaya Melayu merupakan identitas, sekaligus kekuatan sosial masyarakat Lingga yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
Fraksi Golkar Plus
Fraksi Partai Golkar Plus dalam pandangan umumnya menyampaikan, kondisi keuangan daerah selama 2025 mengalami berbagai dinamika yang perlu menjadi perhatian bersama. Fraksi ini menilai kinerja pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan melalui berbagai upaya. Salah satu langkah penting adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Pemerintah Kabupaten Lingga diharapkan mampu menggali potensi pendapatan baru yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, Fraksi Golkar Plus mendorong pemerintah daerah membuka peluang investasi yang lebih luas di Lingga. Mengingat investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Fraksi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lingga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Tujuannya untuk memperoleh dukungan anggaran lebih besar, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dana tugas pembantuan maupun dana dekonsentrasi. Jadi dalam kesempatan ini, Fraksi Golkar Plus mengapresiasi terhadap inisiatif pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda Pemberdayaan Ormas.
Catatan akhir Fraksi Golkar Plus memberikan sejumlah langkah strategis terhadap Ranperda Ormas, salah satunya penguatan kapasitas Ormas. Pemerintah Kabupaten Lingga diharapkan dapat menyusun program-program meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam Ormas. Selain itu, fraksi ini juga mendorong pembangunan sistem informasi Ormas yang terintegrasi dan transparan.
Sistem ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengetahui aktivitas dan kontribusi Ormas di Lingga. Fraksi Golkar Plus juga menekankan pentingnya kemitraan antara Ormas dengan pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat luas. Kemitraan ini dinilai dapat memperkuat peran Ormas sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
Fraksi NasDem Plus
Fraksi Partai NasDem Plus memberikan pandangan yang konstruktif terhadap Ranperda Pemberdayaan Ormas. Fraksi menilai Ranperda ini merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Regulasi ini dinilai dapat memperkuat keberadaan Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah.
Fraksi NasDem Plus juga menyoroti pentingnya peningkatan PAD sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Jadi pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan serta membuka peluang investasi lebih luas. Selain itu, fraksi ini juga mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam menerapkan sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Karena kebijakan ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Wakil Bupati Lingga
Wakil Bupati Lingga Novrizal menyampaikan pandangan pemerintahnya dalam pembahasan Ranperda Pemberdayaan Ormas. Sebab Ranperda ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap organisasi milik masyarakat.
Apalagi Ormas memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan secara lebih terstruktur terhadap aktivitas Ormas. Namun demikian, pengawasan dilakukan tetap harus mengedepankan prinsip demokrasi serta menghormati hak-hak warga negara.
Novrizal juga menegaskan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus bekerja sama dengan DPRD serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Lingga lebih maju. Di berharap dengan Ranperda ini dapat dibahas secara mendalam Panitia Khusus atau Pansus DPRD Lingga, sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. (*Taufik)
Update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari KABARTERKINI.co.id. Ayo bergabung di Facebook dan Instagram KABARTERKINI.co.id, atau klik link https://www.kabarterkini.co.id
