Kabarterkini.co.id, Jakarta – Salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo ingin agar pemerintah pusat dan daerah memiliki gagasan besar dan perencanaan sama.
Demikian katanya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin 16 Desember 2019. Jokowi juga menyoroti masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi.
“Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota harus sama gagasan besarnya, sama perencanaannya, sama ide besarnya. Urusan berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ibu dan bayi, tolong menjadi perhatian besar kita. Angka kita masih gede sekali. Angka kematian ibu coba dilihat, masih tinggi sekali, hati-hati. Ada yang perlu kita perbaiki,” ujarnya dikutip BPMI Setpres.
Tidak hanya soal kematian ibu dan bayi, masalah stunting atau kekerdilan menjadi perhatian besar pemerintah. Kepala Negara ingin agar pemerintah daerah turut serta dalam mengurangi angka kekerdilan masih tinggi di Indonesia.
“Pemerintah daerah harus ikut campur ke sana, terutama yang sudah pada posisi petanya merah, hati-hati. Semua daerah, semua provinsi ada semuanya. Dulu lima tahun lalu, kita angkanya 37 persen, gede banget. Sudah turun menjadi 28 persen. Tapi itu masih tinggi sekali. Target kita dalam lima tahun ke depan harus mencapai angka 14 (persen), meskipun di dalam perencanaan 19 (persen), saya enggak mau, saya minta 14 (persen),” tegas Jokowi.
Untuk mencapai target angka tersebut, ia lantas membeberkan beberapa cara yang bisa dilakukan, misal dengan pemberian makanan tambahan di sekolah. Jokowi ingin agar di sekolah para siswa diberikan asupan seperti kacang hijau, susu, hingga telur.
“Sekolah tiap Sabtu minum susu. Itu murah, tapi harus kita lakukan. Sekolah suruh makan telur, saya ingat dulu. Tapi kalau dulu makan telurnya hanya seperempat. Kalau sekarang telur 1 murah sekali, bagi-bagi. Protein ayam bagi, sekarang ayam murah. Saya ingat betul itu. Ini harus kita kerjakan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya.
Perbaikan gizi pada anak-anak, menurut Kepala Negara adalah dasar sebelum menginjak pada tahapan pembenahan di bidang pendidikan, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan demikian, diharap sumber daya manusia Indonesia ke depan bebas stunting.
“Kalau anak-anak kita gizinya baik, sehat semuanya, baru kita menginjak yang namanya pendidikan. Vocational school, vocational training itu tahapan berikut, tapi urusan dasar ini harus rampung dulu,” ucapnya.
“Hati-hati ini informasi dari Bank Dunia, 54 persen tenaga kerja kita sekarang itu terkena stunting dulunya. Kita enggak mau kejadian seperti itu. Ke depan, SDM-SDM kita harus bebas dari yang namanya stunting,” imbuhnya.
Di samping soal stunting, Jokowi juga ingin pemerintah daerah mendukung program kartu prakerja dan mempermudah masuknya investasi di daerah. Tujuan utama, penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian dengan program pengurangan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang menggelar pelatihan bagi pekerjanya.
“Tolong daerah ikut mendorong dan menginformasikan ini. Yang melakukan training kepada para pekerja, yang hasilnya kelihatan akan diberikan pengurangan pajak. Ini semua negara melakukan, kita mulai tahun depan dilakukan,” pungkasnya. (*red)
