TENGAH ASEAN, NATUNA LAYAK JADI PROVINSI KHUSUS

0
355

Catatan Andi Surya

BERADA di tengah negara Asean, Natuna layak ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia menjadi provinsi khusus. Karena kabupaten seribu pulau, kaya sumber daya alam minyak, gas, perikanan dan pariwisata itu, di “kepung” negara Singapura, Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat, Kamboja, Vietnam, Thailand, Brunei dan Malaysia Timur (lihat peta).

Sehingga tidak berlebihan, di era Presiden Joko Widodo menetapkan Natuna sebagai daerah prioritas di kelola pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pertahanan dengan target pada 2016 hingga 2019.

Terlihat mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu tidak main – main dengan rencananya menjadikan Natuna, roda ekonomi dan pertahanan baru Indonesia di tengah negara Asean. Jokowi -biasa disapa- bukan hanya menyambangi Natuna, ia juga menghimbau, agar kebinet kerjanya fokus membangun Natuna di segala lini.

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti, misalnya, beberapa kali berkunjung, dengan program menghancurkan kapal illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap itu, sekaligus membangun pelabuhan ikan terpadu di Selat Lampa, serta lokasi wisata di Pulau Senoa.

“Sebagai perpanjangan tangan KKP, membangun tempat wisata di Pulau Senoa, bangunannya rampung akan kita serahkan kepada Dinas Pariwisata Natuna,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna Wahyunugroho, saat dimintai tanggapan di depan ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Kamis 22 September 2016.

Kementerian Perumahan Rakyat tidak mau ke tinggalan membantu membangun perumahan nelayan di berbagai lokasi. Sedangkan Perusahaan Listrik Negara (Persero), atau PLN membangun infrastruktur listrik di tiga kecamatan terpisah lautan dari Kota Ranai, ibukota Kabupaten Natuna, seperti di Pulau Laut, Pulau Subi dan Pulau Tiga.

Namun, masyarakat empat kecamatan lain yang terpisah lautan dengan ibukota, yaitu : Pulau Midai, Pulau Suak Midai, Pulau Serasan dan Pulau Serasan Timur, menunggu giliran di bangun. Yang pasti, meski tiga kecamatan terbangun infrastruktur listrik memadai, perairan pulau – pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, dahulu gelap gulita bagai tidak berpenghuni, kini terang benderang.

PT Telkomsel dengan sigap, membangun puluhan tower telekomunikasi. Otomatis signal telekomunikasi selama ini bagai di era “penjajahan”, mulai laju persis di kota besar di Pulau Jawa. Didalam press rilis, Jokowi menegaskan, sebagai pulau terdepan, Natuna harus segera di bangun infrastruktur minyak, gas dan perikanan. Sebab, di sekitar kepulauan itu punya 16 blok minyak dan gas.

Dengan rincian, 5 blok berproduksi, 11 blok eksplorasi. Sementara sektor kelautan, akan di bangun sentra perikanan terpadu, serta infrastruktur pertahanan. “Kita ingin saudara – saudara kita di perbatasan maju, macam saudara-saudaranya yang lain di tanah air,” kata Jokowi, Kamis 23 Juni 2016.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi sangat antusias atas perhatian Pemerintah RI terhadap pembangunan kabupaten di ujung utara Indonesia ini. Dengan di gesa pembangunan infrastruktur, ekonomi dan pertahanan, menurut Ujang Bro -sapaan akrabnya- Natuna tidak layak lagi berstatus sebuah kabupaten.

Salah satu contoh, tentang status instansi vertikal akan naik levelnya, seperti TNI AU, TNI AL, dan TNI AD. “Kedepan, bagaimana kita mau koordinasi,” katanya, Senin malam 29 Februari 2016. “Karena instansi vertikal Natuna, statusnya selevel provinsi.”

Jadi Ujang Bro berharap, pemerintah pusat, segera membuat kebijakan, agar Natuna menjadi sebuah provinsi istimewa atau khusus. Dengan status sebuah provinsi istimewa, maka kabupaten di tengah negara Asean ini tidak perlu mengikuti aturan atau undang-undang pemekaran.

“Provinsi istimewa, sekurang-kurang kita tidak di tuntut berapa jumlah penduduk dan sebagainya,” kata kader Partai Demokrat Natuna itu. “Nama juga istimewa, jelas serba istimewa, demi kepentingan pembangunan ekonomi dan pertahanan NKRI di perbatasan.”

Lalu, kenapa terbentuk sebuah provinsi khusus, harus bernama Provinsi Khusus Pulau Tujuh? Sumber Info Nusantara bercerita, dari zaman kerajaan, penjajahan hingga Orde Baru, Natuna masuk dalam kawasan Pulau Tujuh. Di dalam kawasan Pulau Tujuh, masuk juga, Pulau Midai, Pulau Laut, Pulau Subi, Pulau Tarempa, Pulau Jemaja dan Pulau Tembelan.

Kata Sumber, “Masyarakat Melayu Kepulauan Riau (Kepri), Riau hingga Malaysia dan Singapura lebih mengenal Pulau Tujuh dari pada Kabupaten Natuna atau Kabupaten Kepulauan Anambas.” ****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here