Kabarterkini.co.id, Batam – Ketua PWI Kepulauan Riau Candra Ibrahim menyarankan KPU menunda pilkada serentak 2020. Hal itu, demi mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid19, akhir-akhir ini marak di Tanah Air.
“Jadi pemerintah bisa konsentrasi penuh mengatasi virus corona,” kata Candra pada sejumlah awak media di Batam, kemarin. “Tidak terbeban pada kegiatan penting lain, salah satu pilkada serentak 2020.”
Kembali, Dirut Batampos.co.id itu, menyarankan, sebagian tahapan pilkada serentak tetap berjalan. Misal, melanjutkan verifikasi calon independen akan dimulai 26 Maret, dan penetapan 20 April. Sebab verifikasi itu, sudah berjalan, sejak pengumpulan dukungan KTP.
“Pekerjaan verifikasi hanya terkonsentrasi di Kantor KPUD dan Bawaslu,” ungkap Candra. “Nah, yang ini diteruskan hingga penetapan lolos atau tidak pada 20 April mendatang.”
Sementara, sambungnya, bagi calon jalur partai politik, pendaftaran di mulai 16 Juni hingga 18 Juni, dapat dievaluasi dan ditunda. Memang keputusan ini, akan berdampak pada pemilihan di jadwal 23 September 2020.
“Pilkada serentak, bisa ditetapkan akhir 2020,” terang Candra. “Tapi, apa salah, energi bangsa ini fokus mengatasi virus corona, meski dampak turunannya terhadap ekonomi dan kehidupan sosial.”
Alasan lain, menurutnya, pemerintah pusat saat ini sedang melakukan berbagai improvisasi, mengatasi kebutuhan dana tidak sedikit mengatasi wabah virus corona. Terakhir, Presiden Jokowi telah menyampaikan kemungkinan dana desa akan dialihkan untuk penanganannya.
Begitu juga kalau melihat lebih makro. Akibat turunnya harga minyak dunia ke level di bawah 30 dolar perbarel. Otomatis akan membuat asumsi APBN akan terkoreksi cukup tajam.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan bisa jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 menjadi nol persen. Intinya, pemerintah memerlukan dana cadangan tidak kecil.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian peraturan, maupun KPU RI sebagai payung hukum penundaan tahapan pilkada serentak ini.
“Saya berharap pemerintah mempersiapkan aturan, bagi daerah tertentu, kepala daerahnya perlu di-PLT-kan menjelang pilkada serentak,” kata Candra. “Tidak apa-apa ditunda, demi kepentingan bangsa dan negara tercinta.” (*andy surya)
