JAUH dari hinggar binggar kota, ia lahir dan besar. Menyatu dengan laut, kehidupan masyarakat desanya. Ya, hampir 90 persen sebagai nelayan, mata pencairan masyarakat desa itu. Tanjung Setelung, nama desanya. Bagian dari kecamatan Serasan. Dari Kota Ranai, Ibukota Kabupaten Natuna, Serasan berada di selatan, dan terpisah lautan. Sekitar 12 jam waktu tempuh, menggunakan kapal cepat.
Andes Putra, nama anak desa itu. Tak di sangka, dapat meraih jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Natuna Periode 2019-2024. Jabatan tak mungkin dapat diraih, tanpa campur tangan Sang Maha Pencipta, Alloh SWT, serta dukungan masyarakat Daerah Pemilihan Natuna II, Kecamatan Serasan, Subi dan Midai.
“Atas kehendak Alloh, serta dukungan masyarakat, saya menjadi anggota Dewan,” kata anak mantan Kepala Desa Tanjung Setelung, almarhum Hatta itu. “Rupanya atas kehendak Alloh juga, saya menjadi Ketua Dewan.”
Berikut hasil wawancara khusus wartawan kabarterkini.co.id Andi Surya dengan kader Partai Amanat Nasional Natuna yang berusia 27 tahun itu, diruang kerjanya, Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Kamis 26 September 2019.
Wawancara berlangsung santai, dengan suguhan kopi hangat, bukan hanya berbicara profilnya, melainkan ketopik lain, salah satu, tentang pergerakan roda pembangunan daerah, petikannya:
Anda asli Serasan?
Ya, saya asli Serasan. Lahir di Desa Air Raya, dan besar di Tanjung Setelung. Hampir tiga perempat, dari usia 27 tahun, saya tinggal di kecamatan itu.
Setelah tamat SLTA, saya melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah, Kota Pontianak. Lulus strata 1 jurusan Biologi pada 2015.
Sebagai anak pulau, pasti Anda sangat memahami kehidupan nelayan?
Hehehe, jelas mengetahui, saya anak pulau. Almarhum Bapak saya hanya kepala desa. Sedangkan Ibu, punya kedai makan kecil-kecilan di Tanjung Setelung.
Kehidupan anak pulau, sudah membumi pada diri. Dengan serba serbi kehidupan nelayan. Kapan musim ikan ini, dan musim ikan itu. Malahan, sebagian saudara almarhum Bapak dan Ibu saya, sebagai nelayan.
Setelah Anda menjadi Ketua Dewan, nampaknya program pro-nelayan akan menjadi prioritas disetujui?
Sebagai wakil rakyat, kita harus bersikap adil dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sesuai tugas, pokok dan fungsi wakil rakyat, yaitu: melegislasi peraturan daerah, pengesahan APBD, menampung aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lain, serta kebijakan pemerintah daerah.
Secara sederhana, dengan mempunyai kewenangan pengesahaan anggaran dan lainnya, kita tidak akan pernah mempersulit, jika rencana pembangunan pro-rakyat di usul pemerintah daerah.
Anda bicara, pembangunan pro-rakyat, seperti apa?
Pembangunan pro-rakyat, yaitu: dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat, seperti: membangun akses jalan, jembatan, listrik dan fasilitas umum lainnya.
Dalam pembangunan itu, kita tidak hanya melegalisasi usulan pemerintah daerah saat pembahasan APBD. Kita menampung aspirasi masyarakat melalui reses. Dari reses ini, kita catat untuk di teruskan, sesuai mekanisme berlaku.
Mekanisme berlaku?
Mekanisme atau aturan tetap kita lalui. Agar sesuai prosedur. Bukan tiba-tiba muncul begitu saja. Kita usul melalui musrenbagdes, musrenbangcam hingga musrenbangda.
Lima tahun ini pembangunan Natuna cukup signifikan, terutama jalan umum, listrik, embung, telekomunikasi dan lainnya. Apa tanggapan Anda?
Soal membangun infrastruktur sarana dan prasarana, tidak terlepas dari anggaran pusat, provinsi dan kabupaten. Kalau anggaran kabupaten, peran wakil rakyat cukup dominan, terutama membangun jalan umum di rumah-rumah warga kota hingga pedesaan. Kerja Dewan mengusul jalan umum itu, dari hasil reses. Dari reses, kita menampung aspirasi masyarakat.
Sementara lima tahun ini pembangunan Natuna cukup signifikan, terutama jalan, listrik, embung, telekomunikasi dan lainnya. Patut dimaklumi, Natuna, sebuah kawasan perbatasan sangat strategis. Bukan hanya strategis, tapi mempunyai kekayaan alam migas, perikanan dan pariwisata.
Apalagi Natuna mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Beberapa kali, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Natuna, termasuk menteri-menterinya. Otomatis, pembangunan Natuna di gesa, dari infrastruktur jalan nasional, provinsi, kabupaten dan prasarana lainnya.
Mungkin Anda punya konsep, sehingga Natuna bakal menjadi maju?
Tadi saya telah katakan, Natuna sangat strategis. Kaya migas, perikanan dan pariwisata. Berada di utara Selat Karimata. Berbatasan Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura dan Malaysia Timur. Di jalur pelayaran internasional, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.
Jika pemerintah pusat ingin Natuna maju, dan jadi penyumbang devisa terbesar pada negara, bukan hanya dari migas, jadikan kabupaten perbatasan ini, sebagai daerah transit bagi transportasi laut dan udara dari berbagai negara di dunia.
Daerah transit bagi transportasi laut dan udara?
Benar. Kita bicara transportasi laut terlebih dahulu. Seandai di bangun Pelabuhan Samudera, kapal seluruh dunia bakal singgah berdagang atau mengisi logistik, dari makanan, minyak dan air minum.
Terbangun Bandara Internasional. Seluruh pesawat terbang hilir mudik di udara Natuna hampir 300-an perhari, bisa singgah sebentar. Anda bisa bayangkan, berapa keuntungan diperoleh daerah atau negara. Ketika kapal laut dan pesawat udara itu singgah di Natuna.
Lalu, apa para penumpang tak akan singgah atau menetap beberapa hari di Natuna? Saya pastikan mereka akan menetap, berwisata. Sebab sumber daya wisata Natuna, sangat indah. Tidak kalah menarik dari Bali. Secara internasional, tak kalah menarik dari Hawaii, Amerika.
Daerah pariwisata, tak bisa sejalan dengan pertahanan. Sedangkan Natuna, ditetapkan sebagai kawasan pertahanan oleh pemerintah pusat?
Tadi saya baru cerita tentang tempat wisata Hawaii. Salah satu daerah bagian Amerika paling kaya dari hasil wisata. Di sana juga, sebagai kawasan militer atau pertahanan. Tidak masalah. Malah sangat membantu.
Sangat membantu?
Sangat membantu. Ketika suatu daerah pertahanan, jelas aman dari tindak kejahatan. Sehingga wisatawan nyaman berwisata. Jadi tidak ada alasan, Natuna menjadi basis pertahanan, tidak bisa menjadi kawasan wisata kelas dunia.
Apalagi di laut Natuna, kaya sumber daya perikanan. Jauh lebih unggul dari Hawaii. Dengan kekayaan alam itu, Natuna bisa di bangun kilang pengolahan migas dan hasil perikanan.
Aparat TNI/Polri, membantu menjaganya. Kedepan, kita malah kekurangan tenaga kerja, jika dua kilang itu terbangun.
Di Selat Lampa, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah membangun Pelabuhan Perikanan Terpadu. Tidak perlu di bangun baru?
Kilang beda dengan Pelabuhan Perikanan Terpadu. Kilang ini, sifatnya mengelola hasil tangkap para nelayan, misal: kilang sarden dan sebagainya.
Anda setuju, wacana Natuna dibentuk menjadi provinsi khusus?
Sangat setuju. Sebab, bakal terbuka lapangan kerja, baik di pemerintahan maupun swasta. Di pemerintahan, akan memerlukan pegawai baru di provinsi, kabupaten dan kota. Berapa jumlah pegawai negeri diperlukan, sangat banyak.
Sebelum membentuk sebuah provinsi, harus membentuk kabupaten dan kota?
Begini. Kita membentuk kabupaten dan kota, belum tentu menjadi provinsi. Seandai kita membentuk provinsi, otomatis harus mempersiapkan kabupaten dan kota.
Sepertinya sulit Natuna menjadi provinsi khusus?
Tak ada yang sulit. Undang-undang sangat jelas. Malah di dukung Nawacita Presiden Joko Widodo, membangun dari pinggiran, perbatasan dan kepulauan.
Undang-undang mana yang menjadi pedoman Natuna menjadi provinsi khusus?
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab IV, Pasal 31 ayat (1) tertulis, dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Ayat (3), penataan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.
Ayat (4), pembentukan daerah dan penyesuain daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.
Bagian Keempat, Pasal 49 ayat (1), pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) berlaku bagi daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah tertentu demi menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI. Jadi Natuna masuk dalam kawasan strategis nasional.
Keuangan pemerintah pusat akan terbeban dengan adanya daerah pemekaran baru?
Tidak akan terbeban. Malah pemerintah pusat bakal diuntungkan, mengingat Natuna, kawasan sangat strategis sebagai mesin uang baru Indonesia di tengah negara Asean.
Lagi pula, anggaran belanja Provinsi Khusus Natuna, tinggal dipindahkan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yaitu: Dana Bagi Hasil Migas Natuna. Berapa triliun pertahun, masuk ke APBD Kepri. Anggaran itu, bisa dibagikan ke Pemerintahan Provinsi Natuna, kabupaten dan kota hasil pemekaran.
Sedangkan Kabupaten Natuna, sudah punya anggaran sendiri tiap tahun. Maka tak menjadi beban bagi pemerintah pusat.
Keinginan pembentukan Provinsi Khusus Natuna, akan terpisah dari Kepri?
Demi pembangunan negeri kepulauan, apa salah Natuna dimekarkan menjadi provinsi khusus. Saya ingin negeri Melayu kepulauan ini sama-sama maju dan berkembang. Membangun negeri kepulauan sangat sulit. Perlu tenaga dan anggaran ekstra.
Seandai Natuna menjadi provinsi khusus, negeri kepulauan ini akan punya dua mesin besar bergerak membangun (Pemprov Kepri dan Pemprov Natuna-red).
Anda bisa bayangkan, ada dua provinsi di negeri kepulauan kaya sumber daya alam ini, jelas masyarakat tempatan akan sejahtera. Tidak akan terdengar lagi pengangguran. Lapangan kerja terbuka luas. Tinggal pilih, mau jadi pegawai negeri sipil atau swasta. ****
