Kabarterkini.co.id, Natuna – Asisten II Setda Natuna Tasrif Amran Rapat Koordinasi via telekonferensi kesiapan Pilkada 2020 dengan Kemendagri, KPU RI, Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia, Rabu pagi 10 Juni 2020. Rakor via telekonferensi berlangsung di ruang rapat Kantor BP3D Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai.
Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, berdasarkan data Internasional, saat ini terdapat 65 negara menunda Pemilu 2020. Sedangkan yang tetap melaksanakan, sesuai jadwal, 33 negara.
Namun, karena Indonesia bakal menerapkan New Normal di masa pandemik virus corona atau Covid19, tentu terdapat tantangan baru dalam pelaksanaan pemilu serentak. Oleh karena itu, diharap kepada seluruh instrumen pelaksana, agar membangun koordinasi lebih intens, dari tingkat pusat hingga desa.
“Jadi kita akan laksanakan pemilu serentak di masa pandemi, tidak ada halangan. Masyarakat dapat memberikan haknya, sebagai bentuk implementasi kedaulatan negara berdemokrasi,” kata Agus.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin memaparkan, Pemilu serentak tahun ini terdapat beberapa tantangan. Sehingga perlu di cari solusi, agar penyelenggaraan pemilu serentak di masa pandemi Covid-19 ini tetap lancar.
“Terkait masalah anggaran sedang dibahas. Berbagai persiapan Pemilu serentak akan digelar berdasarkan aturan protokoler kesehatan,” terangnya.
Sedangkan masalah keamanan dan ketertiban, sambung Syarifuddin, dibutuhkan langkah cepat, diantaranya membahas kembali kesiapan anggaran disejalankan dengan pemenuhan fasilitas bagi menjamin kesehatan masyarakat, serta keterlibatan unsur TNI/Polri yang akan menjadi ujung tombak.
“Jaminan keselamatan bagi para perangkat pemilu harus menjadi perhatian bersama. Mengingat para petugas akan melakukan pelayanan dengan begitu banyak massa. Sosialisasi serta pendekatan persuasif harus dilakukan sejak awal, dari lini terkecil, seperti keluarga dan Rukun Tetangga,” kata Syarifuddin.
“Yang pada dasarnya sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, pentingnya mencegah penularan Covid19, tanpa mengurangi asas-asas demokrasi dalam pelaksanaan,” katanya lagi. (*prokopim/diana/sri)
