NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Sehingga setiap Kementerian/Lembaga harus berkonsentrasi mempercepat realisasinya.
“Saya minta Pak Mendagri (Tito Karnavian) kembali memperhatikan daerah dengan serapan APBD masih rendah. Tekankan pada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Jokowi -biasa disapa- saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 November kemarin.
Dalam sidang kabinet, ia mengingatkan jajarannya mewaspadai berbagai risiko global yang mungkin terjadi ke depan. Perkembangan ekonomi global perlu diperhatikan guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana besar. Kemudian risiko tapering off dari Amerika betul-betul dilihat, dampak dan apa yang harus kita siapkan. Apa yang harus kita lakukan,” kata Jokowi.
Selain itu, ia juga menyoroti fenomena siklus commodity supercycle. Kepala Negara merasa fenomena ini perlu diwaspadai. Apalagi komoditas unggulan ekspor Indonesia saat ini melonjak tinggi.
“Ini umumnya berlangsung. Biasanya hanya 18 bulan. Langkah-langkah antisipasi itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” imbuhnya.
Tidak lupa, Jokowi mengingatkan tantangan pada 2022, akibat pandemi Covid-19. Ada potensi berlanjutnya pandemi dan memperlambat ekonomi dunia.
Oleh karena ini, ia meminta agar APBN 2022 harus dapat menjadi instrumen utama dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Karena itu, APBN 2022 harus mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita, utamanya daya saing di ekspor dan daya saing investasi,” jelas Jokowi.
Penajaman dan efisiensi belanja, menurutnya, perlu dilakukan. Anggaran belanja tidak perlu dapat dialihkan ke anggaran belanja produktif. Anggaran ini sudah dapat direalisasikan pada Januari 2022.
“Artinya di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi, agar di awal tahun, yakni Januari 2022, kita bisa eksekusi. Kita harus menyiapkan, sekali lagi dasar untuk pelaksanaan itu,” ucapnya.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pada 2022, setiap Kementerian/Lembaga diminta melakukan pencadangan anggaran sebesar lima persen dari anggaran keseluruhan untuk menghadapi kemungkinan akibat Covid-19.
“Ada satu hal yang penting pada 2022, Bapak Presiden juga menginstruksikan agar seluruh Kementerian/Lembaga melakukan pencadangan. Sehingga kalau sampai terjadi adanya situasi seperti yang kita hadapi dengan varian Delta di bulan Juli-Agustus lalu, kita tidak perlu melakukan refocusing yang membuat disrupsi di dalam pelaksanaan anggaran,” ujar Mulyani.
Namun ternyata, pernyataan Kepala Negara itu bagai angin lalu. Mengingat Natuna yang hanya menghandalkan dana pusat, karena minim pendapatan daerah itu, belum mendapatkan seluruhnya dana tunda salur. Lalu, bagaimana merealisasikan anggaran akhir 2021?
“Ya benar, dana tunda salur Natuna Rp100 milyar lebih belum dikucurkan pemerintah pusat,” kata Bupati Natuna Wan Siswandi pada sejumlah awak media usai melaksanakan pengesahan APBD Natuna 2022 di Kantor DPRD Natuna, Selasa 30 November 2021.
Karena akhir tahun tidak lama lagi, Wan Sis -biasa disapa- bersama bagian keuangan daerah berencana segera berangkat ke Kantor Kemenkeu di Jakarta. Untuk meminta kejelasan dana tunda salur yang masih tersendat itu.
“Saya upayakan dana tunda salur segera dikucurkan pemerintah pusat. Sebab kita harus melunasi sejumlah hutang piutang dengan pihak ketiga, yang telah melaksanakan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN,” kata Wan Sis. (*andi surya)
