Hadir Kapal Pantura, Ketua Kadin Natuna Berharap Ikan di Pasaran Menjadi Murah

0
286

Kabarterkini.co.id, Natuna – Ketua Kadin Natuna Zaharuddin berharap dengan kehadiran 30 Kapal Pantura menangkap ikan di kawasan ZEE Laut Natuna Utara, menjadikan ikan di pasaran menjadi murah. Karena usai menangkap, kapal dari Jawa itu berkomitmen melelang ikan di Pelabuhan SKPT Selat Lampa.

“Selama ini, kita selalu mendengar dipasaran, khusus di Ranai, ibukota kabupaten perbatasan ini, harga ikan sangat mahal,” kata Deng -biasa disapa- via ponsel, Senin 2 Maret 2020. “Jadi kita merasa heran, kenapa kawasan lumbung perikanan, bisa mahal dijual ikannya.”

Menjawab kegelisahan masyarakat, Deng sangat setuju, ketika Pemerintah RI memobilisasi 30 kapal Pantura menangkap ikan di kawasan ZEE Laut Natuna Utara. Mengingat selama ini, kawasan itu, sumber perikanannya selalu di curi kapal nelayan asing.

“Yang mana kita pilih, membiarkan kapal nelayan asing mencuri ikan pakai pukat harimau, atau memberi izin kapal nelayan Indonesia menangkap ikan pakai alat cantrang,” tanyanya. “Hasil tangkapan kapal nelayan asing di bawa kenegaranya, sedangkan kapal negara Indonesia, dilelang di Pelabuhan SKPT Selat Lampa.”

Atas dua pilihan itu, Kadin Natuna setuju kapal nelayan Pantura memenuhi wilayah ZEE Laut Natuna Utara. Ketika mereka dapat ikan, dilelang, Natuna akan dapat retribusi, serta masyarakat dapat membeli ikan dengan harga terjangkau.

“Selama ini yang kita khawatirkan bukan kapal Pantura, notabene menangkap ikan bukan di zona nelayan tradisional Natuna,” ungkap Deng. “Melainkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab menangkap ikan menggunakan obat bius atau bom ikan.”

Sebab, sambungnya, menangkap ikan menggunakan obat bius atau bom, perusak paling ampuh terumbu karang. Pemulihan tempat tinggal dan bertelur biodata laut itu memakan waktu puluhan tahun lamanya.

“Saya mau tanya, dari mana logikanya, cantrang bisa merusak terumbu karang,” kata Deng. “Jelas alat itu, bekerja mengelak karang, dan posisi tangkapan di wilayah ZEE Laut Natuna Utara.”

Namun Aliansi Nelayan Natuna tetap menolak kebijakan Pemerintah RI memobilisasi 30 kapal nelayan Pantura, menggunakan cantrang, beroperasi di kawasan ZEE Laut Natuna Utara? Menurut Deng, dalam era demokrasi, wajar terjadi pro kontra tentang kebijakan itu.

Tapi jangan gara-gara pro kontra, terjadi permusuhan antar anak bangsa, khusus asli Natuna. Lalu, ia menyarankan, perlu duduk semeja membahas kebijakan ini, agar nelayan tradisional Natuna tidak dirugikan.

“Ayo kita bahas bersama, seandai kapal nelayan Pantura tangkap ikan menggunakan cantrang di kawasan ZEE Laut Natuna Utara, apa yang di dapat nelayan tradisional Natuna,” saran Deng. “Pemerintah RI tidak akan tutup mata, mereka akan senang membantu.”

Kalau pendapat Deng pribadi, jika kapal nelayan Pantura menangkap ikan di kawasan Laut Natuna Utara, Pemerintah RI harus menjadikan kabupaten perbatasan ini, provinsi khusus. Otomatis kebijakan selanjutnya, langsung ke Pemerintah Provinsi Natuna, tidak perlu lagi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Natuna, sebuah kabupaten perbatasan kaya migas, perikanan dan pariwisata. Bukan hanya kaya SDA, kabupaten ini sangat strategis, mengingat perbatasan langsung tujuh negara luar,” ungkap Deng. “Jadi sangat layak menjadi provinsi, tapi bersifat khusus, agar tidak perlu dipikirkan jumlah penduduk dan jumlah kabupaten/kotanya.” (*andy surya)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here