Catatan: Andy Surya
NATUNA, sebuah kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean. Berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Brunai, Malaysia, Singapura, Malaysia Timur, dan lainnya. Paling utara selat Karimata. Di jalur pelayaran internasional Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan.
Kabupaten kepulauan kaya minyak, gas dan sumber perikanan itu sangat strategis. Wajar menjadi incaran sejumlah negara, tidak terkecuali Negara China atau Tiongkok. Jadi Pemerintah Republik Indonesia harus bijak mengambil sikap.
Jangan sia-siakan kesempatan dengan strategis negeri seribu pulau itu. Penulis menilai, Natuna tidak cukup sebagai basis pertahanan, melainkan harus menjadi basis penggerakan perekonomian negara Indonesia. Sesuai Nawacita Presiden RI Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran, perbatasan dan kepulauan.
Dengan membangun, sesuai Nawacita Presiden Jokowi -biasa disapa- Natuna bakal menjadi mesin keuangan baru Indonesia di tengah negara Asean. Caranya, agar mudah dipantau atau dibangun pemerintah pusat, dengan memperpendek rentang kendali administrasi, jadikan Natuna provinsi khusus.
Ketika menjadi provinsi khusus, pemerintah pusat bisa membuat kebijakan langsung dengan Pemerintah Provinsi Natuna. Sebab pengakuan dunia sangat diperlukan, agar Natuna benar-benar milik Indonesia, bukan milik negara lain, seperti pengakuan China.
Pemerintah RI harus segera menyetujui beberapa usulan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, diantaranya, jadikan Natuna Provinsi Khusus. Segera dibangun Pelabuhan Samudera. Yang dapat disinggahi seluruh kapal dari penjuru dunia. Karena kapal-kapal itu, tetap melintasi Laut Natuna Utara atau Laut China Selatan.
Dengan singgah kapal-kapal itu, otomatis Natuna milik Indonesia, dan tidak perlu klaim dengan sejarah atau segala macamnya. Lalu, dengan singgah kapal luar itu, apa Indonesia tidak diuntungkan dari segi perekonomian. Jelas diuntungkan. Dengan menjual air bersih, bahan bakar, sembako dan lainnya.
Usulan Bupati Natuna lainnya, segera dibangun Bandara Internasional. Segendang seirama dengan Pelabuhan Samudera. Indonesia jelas diuntungkan. Informasi diterima, di ruang udara Natuna, masih dikelola Negara Singapura, melintas 350 pesawat udara antar benua per-hari.
Tapi semua tinggal kebijakan Pemerintah RI. Apakah Natuna ingin aman dari klaim negara luar, ingin aman kekayaan perikanannya dari pencurian, atau ingin aman minyak dan gasnya? Simpel, jadikan Natuna, Provinsi Khusus. Buku kajian di usul Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal ke pemerintah pusat, solusinya.****
