
KARIMUN, KABARTERKINI.co.id – Dinas Sosial Karimun bersama BNI Cabang Karimun akan menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau dikenal “Kartu Jumbo” di Balai Sri Gading Kecamatan Kundur, Jumat 14 Januari 2022. Namun pembagian KKS dapat ditukarkan dengan beras seberat 10 kilogram di toko sembako itu, berakhir ricuh.
Otomatis seribuan warga Kundur, dominan warga lanjut usia telah mengantri dari pagi hingga siang merasa kecewa. Informasi di himpun, kericuhan terjadi, KKS dari Kementerian Sosial bekerjasama dengan BNI itu, tersalah bawa, alias bukan KKS milik warga Kundur.
“Atas nama Dinas Sosial Karimun serta BNI Cabang Karimun, kami mohon maaf atas kesalahan membawa KKS-nya. Mengingat yang kami bawa bukan untuk warga Karimun,” bisik salah seorang pegawai Dinas Sosial Karimun tidak mau disebutkan namanya.
Dengan salah membawa KKS, sambungnya, otomatis terjadi keterlambatan penyerahannya. Namun pihaknya akan secepatnya mengambil KKS bagi warga Kundur ke Kantor Dinas Sosial Karimun.
“Bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial di Jakarta. Kita akan bagikan ke selurun warga berhak menerima. Karena salah membawa KKS, kami mohon maaf,” kata pegawai itu terlihat penuh penyesalan sambil berharap warga Kundur dapat bersabar.
Sementara rentang kendali antara Kundur ke Karimun cukup jauh. Yang dibatasi lautan. Sehingga pengambilan KKS akan memakan waktu dua atau tiga hari. Solusi agar tidak terjadi kericuhan, Dinas Sosial Karimun mendata kembali, warga yang hadir, dengan mencatat foto copy KTP dan KK mereka.
“Secepatnya akan kami bawa KKS ke Kundur. Paling lama tiga hari. Tadi kami sudah mendata seribuan foto copy KTP dan KK warga penerima,” kata pegawai Dinas Sosial Karimun itu.
Salah seorang staf BNI Cabang Karimun Adriano mengatakan, pihaknya telah bekerja cukup maksimal menyerahkan KKS. Karena terjadi kesalahan membawa KKS-nya, terpaksa penyerahan di tunda.
“Kita sangat bersyukur, Dinas Sosial Karimun sangat sigap. Secepatnya mendata seribuan foto copy KTP dan KK warga penerima. Dalam waktu dekat akan diserahkan KKS-nya,” katanya.
Rosnah (65) didampingi puluhan warga lanjut usia merasa keberatan. Sebab mereka harus pulang ke rumah mengambil foto copy KTP dan KK serta mencantumkan nomor ponsel.
“Saya tidak masalah nomor ponsel di catat. Lalu, bagaimana warga lanjut usia tidak punya ponsel, atau jenis ponsel jaman dulu tidak punya WA. Jelas akan menjadi masalah nanti, jika tidak bisa dihubungi,” pungkasnya. (*iwan)