ANAMBAS, KABARTERKINI.co.id – Bawaslu Kepulauan Anambas meresmikan Desa Anti Politik Uang. Peresmian di hadiri anggota Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja itu, berlangsung di Desa Tebang, Kecamatan Palmatak, Kepulauan Anambas, Selasa 1 September 2020.
Dengan peresmian ini, seolah-olah Bawaslu Kepulauan Anambas ingin memberikan pesan menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepulauan Anambas, seluruh calon tidak melakukan politik uang demi meraih kemenangan.
“Kita harus tetap menjalankan tugas secara profesional dan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Alasan apapun saat ini kita akan melaksanakan pilkada berkualitas, dan terhindar dari politik uang,” kata anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja di sela-sela acara pada sejumlah awak media.
Ia berharap kepada petugas Bawaslu Kepulauan Anambas dapat mengawasi disaat masa tenang dari perbuatan indikasi politik uang. Karena akses jaringan internet sangat minim, oleh karena itu para petugas harus bekerja ekstra.
“Masa tenang harus terus dipantau. Biasanya politik uang terjadi disaat masa-masa itu. Saya harapkan anggota Bawaslu Kepulauan Anambas menjaga netralitas, jangan sampai berpihak pada salah satu calon,” pinta Rahmat.
Dengan geografis cukup sulit serta wilayah kerja antar pulau terpisah lautan, Rahmat menyarankan anggota Bawaslu Kepulauan Anambas harus sering berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak keamanan setempat.
“Kerawanan cukup tinggi di Kepulauan Anambas disebabkan faktor geografis. Salah satu, saat rekapitulasi, dikarenakan jaringan internet dan saat pemindahan data,” ungkap Rahmat.
Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra memaparkan, pemerintah daerah akan tetap mendukung secara penuh terkait antisipasi atau perbuatan politik uang pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas nanti. Sehingga pesta demokrasi pada Desember 2020, berjalan aman dan lancar.
“Pada prinsipnya, kita akan suport, dari persiapan tahapan pelaksanaan pilkada dan lainnya. Kita juga melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan dan menerima politik uang,” pungkas Wan Suhendra. (*sarnilam)
