Rapat Paripurna DPRD Kepri, Gubernur Sampaikan LKPj 2021

0
161
GUBERNUR Kepri Ansar Ahmad menyampaikan secara langsung LKPj Kepri 2021

TANJUNGPINANG, KABARTERKINI.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyampaikan secara langsung Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2021. LKPj disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kepri, Balairung Raja Khalid, Dompak, Tanjungpinang, Kamis 31 Maret 2022.

Rapat paripurna masa sidang ke-II kali ini dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak. Tampak mendampingi, Wakil Ketua I DPRD Kepri Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II DPRD Kepri Raden Hari Tjahjono dan Wakil Ketua III DPRD Kepri Tengku Afrizal Dahlan.

“Substansi materi LKPj tahun ini disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kepri 2021. Yang merupakan tahun perencanaan terakhir pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kepri 2016-2021,” kata Ansar.

“Meskipun informasi realisasi APBD ini masih bersifat tentatif. Mengingat pada saat ini masih dalam proses audit komprehensif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya lagi.

Dalam sidang paripurna, Ansar menyebutkan pendapatan daerah 2021 dianggarkan sebesar Rp3,854 trilyun. Terealisasi Rp3,737 trilyun atau 96,98. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp1,436 trilyun. Terealisasi sebesar Rp 1,347 trilyun atau 93,86 persen dari target.

Lalu, Dana Perimbangan atau yang saat ini dikenal dengan Pendapatan Transfer, ditargetkan sebesar Rp2,390 trilyun. Terealisasi sebesar Rp2,362 trilyun atau 98,81 persen. Sedangkan Pendapatan Daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp27,537 milyar. Terealisasi 100 persen.

Selanjutnya gambaran Belanja Daerah 2021, Pemprov Kepri menganggarkan Rp3,918 trilyun. Terealisasi sebesar Rp3,702 trilyun lebih atau 94,47 persen. Belanja ini terdiri dari biaya operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer.

Sementara Penerimaan Pembiayaan 2021 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya tersedia sekitar Rp64,513 milyar. Dengan indikator kinerja program pembangunan dan program rutin Provinsi Kepri 2021 ditargetkan sebanyak 534 indikator dari 40 urusan.

Dari 534 indikator, terdapat 437 indikator dengan status capaian sangat tinggi, selanjutnya 26 indikator berstatus tinggi, 15 indikator berstatus sedang, 6 indikator berstatus rendah dan 50 indikator berstatus sangat rendah. Berdasarkan rekapitulasi terhadap capaian indikator kinerja program 2021, status capaian dengan kategori sangat tinggi, dan mencapai 89,51 persen.

Menurut Ansar pencapaian ini tentunya tidak terlepas dukungan DPRD Kepri. Secara operasional dilaksanakan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. Meskipun Pemerintah Provinsi Kepri melakukan refocusing anggaran sebagai dampak adanya pandemi Covid-19.

“Memang beberapa indikator yang status pencapaiannya rendah disebabkan dampak dari masih berlangsungnya pandemi Covid-19, dengan adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sehingga beberapa aktivitas dan kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tertunda.

Terakhir terkait Tugas Pembantuan berasal dari pemerintah pusat pada 2021, Provinsi Kepri mendapatkan alokasi anggaran bidang Pertanian dan Pekerjaan Umum. Jumlah Tugas Pembantuan diterima sekitar Rp27,562 milyar . Terealisasi sekitar Rp27,043 milyar atau 98,11 persen. (*juwono)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here