NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) Natuna terus menurun. Hal itu disampaikan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal saat menggelar silaturrahmi menyambut bulan suci Ramadhan1442 hijriyah di Gedung Daerah, Jalan Batu Sisir, Ranai, Sabtu malam 10 April 2021.
“Kemarin saya menghadiri rapat di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam rapat membahas tentang DBH Migas. Kalau tidak salah, tema diusung, Peran Migas dalam Kemajuan Daerah,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kepulauan Riau itu.
Dalam rapat, ia sempat menceritakan tentang geografis Natuna perbatasan tujuh negara luar. Dengan sumur migas terbanyak, dan salah satunya paling terbesar se-Asia. Meskipun berada diperbatasan dengan Sumber Daya Alam melimpah, namun Natuna masih belum mendapat keadilan tentang DBH Migas.
“Terus terang dalam rapat saya sampaikan DBH Migas Natuna terus mengalami penurunan tiap tahun. Apalagi semenjak diputuskan pemerintah pusat, kewenangan pembagian berada ditangan pemerintah provinsi,” kata Hamid.
Sejak berada ditangan pemerintah provinsi, menurutnya, pembagian semakin timpang. Padahal Natuna pemilik sumur migas, kenapa Pemerintah Provinsi Kepri banyak membagikan ke kabupaten lain.
“Saya menyayangkan sikap Gubernur Kepri pada waktu itu, terkesan lebih mengutamakan kampung halamannya ketimbang Natuna sebagai daerah penghasil. Masa daerah penghasil, dapat satu ember, sementara kabupaten lain bukan daerah penghasil dapat satu drum,” papar Hamid.
Pada saat menjabat sebagai Bupati Natuna pada 2016 lalu, Natuna mendapat DBH Migas sebesar Rp200 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, banyak hal dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Natuna, sesuai usulan masyarakat melalui Musrenbang.
Pada 2017, semakin menurun sekitar Rp150 miliar. Meskipun terjadi penambahan sumur migas baru, DBH Migas diberi provinsi turun lagi Rp50 miliar. Yang paling riskan pada 2020, Natuna dibagi provinsi hanya Rp20 miliar.
“Pembagian dilakukan pihak provinsi sungguh tidak adil, salah satu kabupaten merupakan kampung sang Gubernur, bukan pula daerah penghasil dapat jatah DBH Migas Natuna mencapai Rp200 miliar. Sungguh tidak adil, Natuna hanya dapat Rp20 miliar,” kata Hamid.
Jalan satu satu agar DBH Migas diterima secara utuh, sarannya, Natuna harus ditingkatkan status menjadi provinsi baru. Dengan peningkatan status ini, posisinya juga akan sejajar dengan bidang pertahanan dipimpin seorang jenderal bintang satu.
“Saya berharap kedepan Natuna akan lebih maju, berkembang, bersinar, dibawah kepimpinan Pak Siswandi dan Pak Rodhial. Mereka masih muda dan masih agresif pemikirannya. Insya Alloh, Natuna semakin baik lagi,” ujar Hamid.
Tidak lupa, melalui momen menyambut bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah, ia meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat Natuna. Sebab tidak lama lagi, akan menyelesaikan amanah yang diberikan masyarakat sebagai memimpin Natuna. Sebagai manusia, sudah pasti ada kekurangan selama ia memimpin.
“Lima tahun memimpin Natuna, pasti ada suka dukanya, terutama bagi saudara saya kepala dinas, kepala badan, kabag dan lainnya. Pasti ada yang saya tegur dan marahi. Kalau marah, sebenarnya saya ingin staf itu maju. Karena saya iringi dengan solusi. Tapi memang karakter orang beda, ada yang bisa masuk dengan cara lembut dan ada yang harus dimarahi dulu,” kata Hamid. (*andi surya)
