kabarterkini.co.id, NATUNA – Sekda Natuna Wan Siswandi memimpin rapat koordinasi dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Rakor dengan agenda diskusi dan laporan kajian pemilihan lokasi dan daya dukung pembudidaya ikan laut di Natuna terselenggara di ruang rapat utama Kantor Bupati Natuna, Selasa 3 Desember 2019.
“Saat ini pemerintah pusat fokus mendukung pelaksanaan pembangunan daerah melalui lima sektor prioritas, salah satu sektor perikanan. Dengan wilayah 99 persen lautan, maka prioritas itu dianggap paling bagus. Apalagi 60 persen mata pencarian masyarakat Natuna sebagai nelayan,” sambutan Wan Sis -biasa disapa.
Kebijakan pengembangan sektor perikanan, menurutnya, salah satu program sangat berpihak kepada masyarakat, terutama melalui pengelolaan potensi perikanan dengan cara lebih baik.
Misal, program Kementerian KKP, saat dipimpin Susi Pudjiastuti yang menetapkan konsep, dalam pengelolaan potensi perikanan, akan melibatkan nelayan luar daerah, namun hasil tangkapan akan didaratkan di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Ranai.
Kebijakan itu sangat baik, karena akan menambah pajak retribusi daerah. Ototomatis menambah sumber anggaran daerah untuk pengembangan sektor lain.
Selain itu, Nelayan tempatan merasa sangat terbantu, dengan beroperasi SKPT Selat Lampa. Sebab difungsikan sebagai tempat pemasaran atau pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan.
“Kami mengapresiasi upaya Kementerian KKP dalam mengakomodir proses perdagangan ikan hidup dengan pembeli dari luar negeri. Transaksi perdagangan ini dirasa menjadi salah satu solusi strategis menjadikan sektor budidaya ikan hidup, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan tempatan,” ungkap Wan Sis.
Perwakilan KKP RI Ketut Sugama menyampaikan, karena telah terjadi pergantian Menteri KKP, maka pihaknya di-instruksikan, agar terus membangun komunikasi, terutama dengan pemerintah daerah potensial melalui berbagai program yang menyentuh langsung kepada kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat. “Kita tetap komitmen membuat kebijakan pro rakyat,” pungkasnya. (*humas)
editor: andy surya
