NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Gubernur Kepri Ansar Ahmad telah mengusulkan agar Bandara Natuna di bangun di Kecamatan Pulau Laut. Usulan ini telah di bicarakan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI Luhut Binsar Pandjaitan.
“Tapi kita belum tetapkan Bandara Natuna di Pulau Laut, sebagai bandara militer atau sipil. Yang penting kita usul pembangunannya dulu,” kata Ansar saat di cegat sejumlah awak media usai menyerahkan bantuan RT/RW dan transportasi laut bagi pelajar berprestasi di Gedung Sri Srindit, Ranai, Senin sore 24 Oktober 2022.
Sementara, dengan di usul pembangunan Bandara baru di Pulau Laut, perlahan tapi pasti menjawab keresahan masyarakat kabupaten kepulauan perbatasan ini, dengan mahalnya harga tiket pesawat dari ke Natuna. Sebab harga tiket Natuna-Batam, sekali terbang sekitar Rp1 hingga Rp3 jutaan.
Padahal dari Natuna-Batam hanya berjarak sekitar 569 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar satu jam. Dilansir dari website https://m.tiket.com, Sabtu 22 Oktober 2022, pukul 15,54 WIB, tiket pesawat Natuna–Batam dekati Rp3 jutaan sekali terbang, dengan jabaran sebagai berikut:
1. Maskapai Wing Air dari Ranai (Natuna/NTX) – Hang Nadim (Batam/BTH), Senin 24 Oktober 2022, harga tiket Rp2.507.900.
2. Maskapai Wing Air dari Ranai (Natuna/NTX) – Hang Nadim (Batam/BTH), Selasa 25 Oktober 2022, harga tiket Rp2.507.900.
3. Maskapai Wing Air dari Ranai (Natuna/NTX) – Hang Nadim (Batam/BTH), Rabu 26 Oktober 2022, harga tiket Rp2.507.900.
Sementara, Natuna adalah kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean. Di sejumlah titik Pulau Bunguran Besar, telah ditetapkan Pemerintah RI sebagai Geosite Nasional.
Arti penetapan ini, Natuna sangat layak sebagai kawasan wisata karena keindahan alamnya. Namun penetapan ini, tidak didukung transportasi udara memadai, sebab harga tiketnya selangit.
Otomatis kabupaten perbatasan ini tidak akan pernah maju, serta semakin terisolir. Jika Pemerintah RI melalui Kemenhub-nya tidak mengambil sikap menurunkan harga tiket pesawat, agar sedikit murah seperti di daerah lain di Indonesia.
Presiden Joko Widodo beberapa kali berkunjung pernah menetapkan kabupaten perbatasan ini, dengan lima sektor pembangunan, yakni minyak dan gas, perikanan, pariwisata, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. (*andi surya)
