BATAM, KABARTERKINI.co.id – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Purwiyanto menerima kunjungan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Usaha (BLU), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI, Ari Wahyuni, Jumat 9 April 2021.
Kunjungan Ari Wahyuni beserta jajarannya diterima di Marketing Center BP Batam. Sementara Purwiyanto didampingi anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Kepala Biro Keuangan BP Batam Siswanto, Kepala Biro SDM dan Organisasi BP Batam, Lilik Lujayanti serta Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam Dendi Gustinandar.
Agenda pertemuan, memberi arahan dengan tugas dibebankan ke BP Batam, dalam hal melakukan reviu atas kebijakan remunerasi dari kinerja pegawai.
Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto, dalam berkesempatan itu, memaparkan perkembangan nilai aset BP Batam. Adapun total aset BP Batam pada 2020 senilai Rp53,4 triliun, di luar pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan lahan dan pengelolaan pulau-pulau di sekitar Batam.
“Pendapatan atas aset BP Batam didominasi Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. Di dalamnya terdiri dari pengelolaan air bersih, gedung dan hunian serta fasilitas rekreasi,” jelas Purwiyanto.
Selain Fasling, Badan Usaha lainnya, seperti pelabuhan, bandara dan rumah sakit turut berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan BP Batam.
“Realisasi anggaran PNBP atas penerimaan BP Batam pada 2021 adalah Rp1,67 triliun. Sedangkan realisasi triwulan 1 pada Januari-Maret 2021 berada pada angka Rp305 miliar, dengan surplus Rp107 miliar,” ungkap Purwiyanto.
Direktur PPK BLU Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Ari Wahyuni, mengatakan, ruang lingkup aset dikelola BP Batam sangatlah beragam hingga memerlukan expertise di setiap bidangnya.
“Tantangan target PNBP luar biasa yang harus kita selesaikan bersama, karena pertumbuhan ekonomi dituntut Pemerintah Pusat tahun ini dari minus 2 persen menjadi positif 5,3 persen. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan reformasi fundamental di dalam mengelola mandat dalam masing-masing BLU, khususnya BP Batam,” kata Ari Wahyuni.
Ia juga menekankan pentingnya terobosan, sehingga BLU sebagai agen pemerintah dapat “berlari lebih kencang” dari Satuan Kerja biasa, dengan adanya Key Performance Indicator (KPI) atau Indikator Kinerja Utama (IKU).
“Momen ini jangan sampai terlewatkan. Dibutuhkan kombinasi SDM yang pas, ditambah manajemen strategis yang baik. Ketika tuntutan saingan bisnis sangat besar, harus memiliki otorisasi kepemilikan aset pula. Sehingga pembenahan administrasi legalisasi juga diperlukan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Direktur PPK BLU juga menyarankan agar BP Batam membuat tools yang berisikan tidak hanya reward, namun juga punishment. Sehingga apa yang dicita-citakan BP Batam dapat tercapai didukung dengan kinerja yang baik. (*herbin/rud/humas bp batam)
