NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Plt Asisten I Setda Natuna Budi Darma didampingi Kepala Bakesbangpolda Natuna Mukhtar Ahmad mengikuti rapat koordinasi Analisa dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020. Rakor virtual dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga pusat itu, terselenggara di Ruang Vidcom Lantai II, Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Ranai, Jum’at pagi 2 Oktober 2020.
Menko Polhukam RI, Mahfud MD dalam sambutan mengatakan, persoalan protokol kesehatan akan dijadikan salah satu regulasi pada Pilkada Serentak tahun ini. Maka sudah menjadi kewajiban harus selalu diingatkan kepada masyarakat.
“Semoga Pilkada berjalan aman, damai dan sehat. Bukan hanya pesta demokraso tingkat daerah itu sukses tapi klaster Covid-19 dapat dikendalikan,” doa Mahfud.
Mengingat kondisi pandemi Covid-19 sudah dimulai sejak 26 September sampai Desember 2020 mendatang, sambungnya, menuntut semua pihak agar lebih kreatif. Dengan tetap diterapkan jaga jarak dan memakai masker.
“Saya minta para tim pemenangan harus berfikir keras. Dengan tujuan agar visi dan misi para competitor tetap tersampaikan kepada masyarakat, tapi sesuai protokol kesehatan,” pinta Mahfud.
Jadi, ia menyarankan, tim pemenangan bisa melakukan sosialisasi dengan menggunakan sarana media online. Atau beragam cara lain, seperti menyiapkan wadah tempat cuci tangan di tempat umum, pembagian masker, pembagian hand sanitizer dan menghindari kerumunan massal.
“Terus terang, ada beberapa Ormas meminta Pilkada Serentak ditunda karena pandemi Covid-19 demi keselamatan rakyat. Namun bagi kami penundaan itu tidak perlu dilakukan, tetapi protokol kesehatan diperketat,” terangnya.
Mendagri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama meminta Forkopimda turut serta menjadi ujung tombak perlawanan Covid-19. Dengan mendukung dan menegakkan penerapan protokol kesehatan dalam mobilisasi massa selama proses Pilkada berlangsung.
“Kepada KPU, kami minta membuat tema Pilkada berkaitan dengan Covid-19. Misal tentang peran kepala daerah dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, sekaligus menekankan agar senantiasa membangun sinergitas,” saran Tito.
Pelaksana Harian Ketua KPU RI, Ilham Saputra menurutku, penyelenggara Pilkada akan dilakukan secara lebih tegas dalam penerapan protokol kesehatan, serta menuntut para pasangan calon mematuhi pakta integritas telah ditandatangani.
“Kita telah mengeluarkan peraturan. Tidak boleh mengumpulkan massa lebih dari 50 orang. Jika ada yang melanggar, kita akan beri sangsi tegas,” kata Ilham.
Ketua Bawaslu RI Abhan mempertegas pihaknya akan melakukan langkah- langkah pengawasan dan penindakan terkait penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kampanye.
“Kita telah membuat langkah-langkah, seperti peringatan tertulis, koordinasi tim Pokja, dan tindakan pembubaran. Jika masih tidak diindahkan, maka dilanjutkan dengan penandatanganan pelanggaran administrasi,” pangkas Adham. (*pro kopim/diana/sri)
