Usulan prioritas bakal diutamakan di Musrenbang Natuna 2022. Karena estimasi APBD kabupaten perbatasan ini tinggal sekitar Rp900 miliar.
NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Suasana Gedung Sri Srindit, Ranai, Natuna, Ahad malam 21 Maret 2021, tampak ramai. Sejumlah pejabat tinggi kabupaten kepulauan perbatasan itu, tidak seperti biasa hadir. Antara lain, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar serta Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna Mustofa.
Ada apa gerangan? Rupanya di malam libur itu, BP3D Natuna melaksanakan gawe tahunan, yaitu membahas usulan pembangunan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Natuna 2022. Otomatis usulan telah dikumpul dari desa, kecamatan hingga kabupaten itu, yang prioritas akan diutamakan.
Apalagi APBD Natuna tahun depan, dalam estimasi akan tergerus menjadi sekitar Rp900 miliar. Padahal tahun sebelumnya, bisa mencapai antara Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun. Anggaran belanja hanya menghandalkan bagi hasil minyak dan gas itu tergerus, akibat pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada 2019 lalu hingga kini.
“Pandemi Covid-19 bukan hanya melanda Indonesia, maupun Natuna, melainkan dunia,” laporan Kepala BP3D Natuna Mustafa dalam pembukaan Musrenbang Natuna. “Akibatnya, APBD Natuna anjlok dibawah Rp1 triliun atau sekitar Rp900 miliar pada 2022.”
Musrenbang bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi dengan Dukungan Insfratuktur Menuju Daya Saing Unggulan Daerah itu, Mustafa berharap mampu mendongkrak kemajuan pembangunan dan ekonomi masyarakat Natuna meskipun masih dalam pandemi Covid-19.
“Saya mengetahui estimasi APBD Natuna tahun depan dari Kepala BPKAD Natuna Suryanto,” katanya. “Jadi harus kita sikapi dengan bijak, agar anggarannya terserap demi kepentingan masyarakat dan daerah.”
Oleh karena itu, Mustafa ingin acara Musrenbang malam ini, untuk menyamakan persepsi dalam usulan pembangunan. Yang skala prioritas paling utama diakomodir.
“Kita laksanakan Musrenbang dari 22 hingga 24 Maret 2021,” kata mantan Kabag Pembangunan Setda Natuna itu. “Saya berharap semua elemen hadir dapat mengusulkan, agar hasil dicapai dalam Musrenbang semakin maksimal.”
Musrenbang Tentukan Arah dan Kebijakan Pembangunan
Bupati Natuna Hamid Rizal sebagai pembuka acara, sebelumnya mengatakan, Musrenbang sangat penting dilaksanakan demi menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi dasar perumusan program akan dilaksanakan melalui APBD Natuna 2022.
“Melalui Musrenbang, saya berharap dapat menghasilkan program tahunan bersifat terpadu, menyeluruh, komprehensif dan bersinergi,” kata Hamid. “Guna mendukung terwujudnya visi Natuna Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan.”
Lagi pula, sambungnya, Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah 2022,” papar Hamid. “Ada tujuh indikator pengukur, yaitu pengentas kemiskinan, penurunan pengangguran, peningkatan pelayanan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar, implementasi pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.”
Implementasi pelayanan pembangunan, menurutnya, tidak hanya terkonsentrasi pada tujuan pertumbuhan ekonomi, tetapi memiliki cakupan lebih luas, seperti aspek perubahan kehidupan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini sektor ekonomi harus dikembangkan, sesuai potensi Natuna, misalnya perikanan, pariwisata, pertanian, perindustrian dan usaha mikro.
“Pada 2022, kita berencana peningkatan kualitas sumber daya manusia unggul, berkualitas dan handal,” kata Hamid. “Dengan peningkatan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien.”
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Natuna
Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dalam sambutan menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Natuna. Karena pokok pokok pikiran ini, merupakan hasil kunjungan dan reses seluruh anggota DPRD Natuna.
Menurutnya, ada empat bidang disampaikan dalam pokok-pokok pikiran diterima anggota DPRD Natuna, yakni bidang pemerintahan, ekonomi atau keuangan, infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.
“Jadi pokok-pokok pikiran DPRD sangat penting, sebab sistem pembangunan kita memerlukan pendekatan politik,” tegasnya. “Pokok-pokok pikiran ini merupakan kajian DPRD berdasarkan data, informasi dan aspirasi dihimpun melalui berbagai cara termasuk melalui kegiatan reses.”
Selain itu, ia juga menyoroti beberapa hal terkait keadaan daerah, seperti masih minim pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi. Untuk peningkatan sektor ini, disarankan agar pemerintah membentuk badan khusus menanganinya.
Dibidang infrastruktur, disarankan agar dilaksanakan secara berkeadilan. Karena yang perlu sentuhan pembangunan bukan hanya di ibukota kabupaten tapi di pulau-pulau, supaya terjadi pemerataan dan berkeadilan.
Dibidang kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendidikan dan kesehatan, dinilai sebagai hak azasi manusia. Dengan begitu pemerintah ditekankan untuk memenuhinya.
“Kami tetap mengapresiasi capaian pembangunan telah dilaksanakan pemerintah selama ini,” ungkap Amhar. Tapi masih banyak harapan masyarakat belum terpenuhi, maka melalui Musrenbang ini diharap dapat meningkatkan capaiannya.” (*andi surya)
