Tim Pansus LKPJ DPRD Kepulauan Anambas Rakor ke BPKP Kepri

0
206
SUASANA Rakor
ANAMBAS, KABARTERKINI.co.id – Tim Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Kepulauan Anambas rapat koordinasi ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri).
Rakor berlangsung diruang rapat utama Kantor Badan Pengawas Keuangan itu, Jalan RE Martadina Nomor 19, Kecamatan Sekupang, Batam, Senin 12 April 2021.

Dalam Rakor, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kepulauan Anambas Yusli YS beserta rombongannya, didampingi langsung Ketua DPRD Kepulauan Anambas Hasnidar.
Yang membahas terkait pemenuhan auditor masih tercapai 18,75% dari formasi tersedia. Otomatis menyebabkan pelaksanaan pengawasan dari Inspektorat Kepulauan Anambas belum berjalan optimal.

Sehingga anggaran tersedia, serta kompetensi mendukung pelaksanaan pengawasan belum memadai. Untuk itu upaya strategis dengan memastikan program dan kegiatan telah dilaporkan dalam LKPJ yang sudah dibahas tepat sasaran.
Jadi harapan Tim Pansus LKPJ DPRD Kepulauan Anambas dapat memberikan rekomendasi tepat kepada Bupati Kepulauan Anambas.

Lalu, Damang Wismadi dan Subhan Amri dari Bidang P3A memaparkan tentang penguatan peran Inspektorat. BPKP merekomendasikan agar penguatannya difokuskan pada dukungan anggaran, SDM serta kompetensi memadai.
Seperti diketahui dalam penyusunan LKPJ perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Perubahan APBD
2. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap urusan sesuai target telah ditetapkan.
3.Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan beserta hambatan atau permasalahan dihadapi.
4.Kebijakan strategis kepala daerah dan tindak lanjut rekomendasi DPRD sebelumnya.

Salah satu pemapar, Andre menyampaikan dukungan data output dan outcome harus dapat perhatikan. Utamakan outcome dan indikator bersifat makro, seperti tingkat kemiskinan atau pembangunan jalan.
Menanggapi hasil pemaparan tersebut, Hasnidar mengapresiasi kinerja BPKP Kepri telah menyampaikan kondisi Inspektorat Kepulauan Anambas pada saat ini.

“Penguatan peran Inspektorat perlu dilakukan dari sisi anggaran dan SDM, khususnya ketika rekan-rekan Inspektorat melakukan pengawasan di desa-desa,” pungkasnya. (*sarnilam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here