Pemprov Kepri Tolak Batam Lokasi Observasi WNI dari Wuhan, Natuna Jadi Korban?  

0
734
Saat 238 WNI dari Wuhan tiba di Natuna, Ahad (02/02/20). Sempat miskomunikasi, tapi kini warga Natuna ikhlas menerima mereka dan di doakan dalam observasi berjalan sukses

Kabarterkini.co.id, Natuna – Ketua Gema Minang Kota Batam Antoni Lendra menolak 238 WNI dari Wuhan, Tiongkok di karantina (observasi-red) di Asrama Haji Batam, Jumat malam, dilansir Suara.com, Sabtu 1 Februari 2020. Karena datangnya WNI dari Wuhan itu, akan berdampak buruk bagi perekonomian dan investasi Batam. Yang masih dalam kondisi merangkak untuk bisa bangkit kembali.

Otomatis akan terpukul jika diharuskan mengurus WNI dari Wuhan itu. Sebab investor yang sudah ada akan merasa resah dan ketakutan. Sehingga membuat mereka hengkang dari Batam.

“Kami mendukung Pemko Batam dan Pemprov Kepri menolak rencana penempatan WNI dari Wuhan di Batam,” ujarnya. “Masih banyak daerah lain memiliki fasilitas kesehatan memadai, bisa dipakai menampung dan mengisolasi WNI dari Wuhan itu.”

Menurut Antoni, pemerintah pusat harus mempertimbangkan, Batam sebagai daerah investasi, bukan daerah penampungan warga diindikasikan terkena virus Corona. Kedatangan WNI dari Wuhan itu telah memuat resah masyarakat Batam.

“Tiongkok memiliki fasilitas kesehatan lebih canggih dari Batam saja melakukan isolasi terhadap satu kota terjangkit virus Corona,” katanya. “Jadi kami tidak ingin Batam mengalami nasib sama dengan Wuhan yang diisolasi karena penyebaran virus Corona.”

Jadi, ungkapnya, pemerintah pusat harus bijak untuk tidak menjadikan Batam tempat penampungan warga di indikasi terpapar virus Corona. Dampak psikologis dari hal ini akan sangat buruk kepada perekonomian Batam.

“Kami menolak Batam dijadikan karantina WNI asal China,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia Yuhendri kepada Batamnews–jaringan Suara.com, kemarin.

Menurutnya, rencana Batam menjadi lokasi transit pun cukup meresahkan, apalagi bakal menjadi tempat karantina. “Ini meresahkan masyarakat Batam, apalagi kalau benar jadi di Asrama Haji,” ujar Yuhendri.

Jadi, ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali. Selain itu, Batam juga dikenal sebagai kota industri memiliki investor butuh kenyamanan dalam berusaha.

Kepala Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging Kemenkes RI Endang Budi Hastuti mengatakan, proses observasi akan dilakukan setibanya WNI dievakuasi ke Indonesia dari Wuhan.

“Menurut aturan dan seharusnya dilakukan, kalau masuk ke Indonesia, mereka akan diobservasi terlebih dahulu,” kata Endang Budi Hastuti seperti dikutip Ayobandung.com–jaringan Suara.com.

Terkait penanganan proses evakuasi, Endang mengaku pihaknya masih harus menunggu arahan lebih lanjut, karena masih dalam proses pembicaraan. Observasi dilakukan untuk memastikan kesehatan tiap WNI dievakuasi dari daerah berbeda di Provinsi Hubei, Tiongkok.

Para WNI, ungkap Endang, akan diobservasi secara ketat petugas kesehatan selama berada di tempat observasi. Mereka akan tinggal di sana selama kurang lebih 14 hari untuk memastikan masa inkubasi akibat kemungkinan paparan virus dapat dilewati dengan baik.

Meski demikian, Endang belum dapat merinci bagaimana proses observasi dilakukan dan kemungkinan lokasi yang akan dijadikan tempatnya.

“Terkait rencana observasinya seperti apa, akan dibawa ke mana, kemudian seperti apa nanti pengawasannya, saya belum tahu karena masih dibicarakan,” katanya.

Dengan terjadi penolakan masyarakat Batam, mendapat dukungan Pemko Batam dan Pemprov Kepri, akhirnya pemerintah pusat menunjuk Natuna sebagai kawasan observasi.

Kawasan observasi, di Hanggar Barat Bandara Lanud Raden Sadjad Ranai. Sementara Natuna, punya rumah sakit tipe c. Bukan rumah sakit terlengkap se-Indonesia.

Yang ironisnya, masyarakat Natuna sakit, biasa dirujuk ke Batam. Karena kawasan industri itu, mempunyai rumah sakit terlengkap dan termegah. Betulkan Pak Plt Gubernur Kepri Isdianto? (*andy surya)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini