kabarterkini.co.id, LAMPUNG – Agenda pertama Presiden Joko Widodo setiba di Lampung adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek yang terletak di Kota Bandar Lampung, Jumat 15 November 2019.
“Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapapun,” ujar Jokowi -akrab disapa- seperti diberitakan biro media, pers dan informasi sekretariat presiden.
Dalam kesempatan itu, Kepala Negara mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD Dr.H. Abdul Moeloek dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien yang ada di lokasi. Jokowi hendak mencari tahu tentang pemanfaatan dan pelayanan BPJS Kesehatan yang diterima para pasien.
“Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang rakyat, pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” katanya.
Dari penuturan pasien, Jokowi memperoleh informasi bahwa proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan di temui di rumah sakit itu justru lebih banyak didominasi peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.
Padahal, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar merupakan berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai dana APBN. Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut, terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan dibiayai APBN.
Jumlah itu belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai dana APBD mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.
Artinya, lebih dari 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung negara.
“Ini yang mau saya lihat. Karena PBI itu kan banyak. Dari pemerintah 96 juta plus dari Pemda 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tuturnya.
Dengan proporsi itu, Jokowi mengatakan, seharusnya defisit BPJS Kesehatan saat ini terjadi dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung secara mandiri peserta.
“Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya.
Turut mendampingi Presiden dalam sidak, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (*andy surya)
