NATUNA, KABARTERKINI.co.id – Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askosnas) Natuna Lianto meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI agar segera membayar dana tunda salur 2021 sekitar Rp173 miliar pada Pemerintah Kabupaten Natuna. Sebab akibat tidak dibayar, ratusan miliar rupiah paket proyek 2021 yang telah di kerjakan kontraktor Natuna belum terbayar hingga saat ini.
“Saya tahu, Pemerintah Kabupaten Natuna belum bisa membayar, dengan alasan dana tunda salur 2021 belum di transfer Kemenkeu. Padahal dana tunda salur lumayan besar sekitar Rp173 miliar,” kata Totok -sapaan akrab- Ketua Perindo Natuna itu pada KABARTERKINI.co.id, Senin 19 September 2022.
Sebagai Ketua Asosiasi di kabupaten kepulauan perbatasan di tengah negara Asean ini, Totok merasa prihatin dengan nasib anggotanya, rata-rata kontraktor kecil. Dengan modal sangat terbatas, kini ditambah beban, tidak dibayar hasil pekerjaannya.
“Beberapa kali saya mendapat pengaduan dari anggota, tentang nasib mereka. Saya telah berusaha berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Natuna, namun terganjal dana tunda salur 2021, otomatis belum bisa di bayar paket proyek telah lama selesai dikerjakan anggotanya,” kata Totok.
Jadi, ia berharap pada APBD Perubahan 2022 tidak lama lagi akan di sahkan, seluruh paket proyek telah dikerjakan kontraktor pada 2021 bisa dibayar Pemerintah Kabupaten Natuna. Jika tidak terbayar, jelas akan menjadi masalah pada pemulihan ekonomi kabupaten perbatasan ini.
“Kami telah sepakat akan menggelar demo ke Jakarta, jika Kemenkeu tidak mentransfer dana tunda salur 2021. Mengingat akibat tidak di transfer, saya dan anggota Askosnas Natuna terus merugi. Kalau pun terbayar, kami tidak untung lagi, karena memasuki bulan kesembilan pemerintah berhutang,” pungkasnya.
Bupati Natuna Wan Siswandi hingga berita di publikasi belum di konfirmasi. Apakah benar dana tunda salur 2021 belum di transfer Kemenkeu sekitar Rp173 miliar? Dengan belum di transfer, hingga memasuki September 2022, banyak paket proyek tahun lalu belum di bayar lunas. (*andi surya)
